Polemik Shift Kerja Satpam di PT. BHD
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Paulus Usrin, M.Si didampingi oleh Mediator Hubungan Industrial, Iwan Noviar, S.ST., M.H memenuhi undangan dari PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD). Pertemuan diadakan pada Jumat (12/12) untuk mediasi perselisihan hubungan industrial antara manajemen PT. BHD dan karyawan, khususnya Satpam. Hal ini terkait adanya polemik perubahan shift kerja Satuan Pengaman (Satpam) di PT. BHD dari dua shift menjadi tiga shift.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja pasal 77 ayat (2) dijelaskan bahwa waktu kerja meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada ayat (3) dipaparkan bahwa ketentuan waktu kerja sebagaimana pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Pertemuan mediasi cukup alot karena pihak karyawan, dalam hal ini Satpam, bersikukuh ingin tetap kerja dalam dua shift. Mereka berpendapat bahwa masih mampu bekerja dengan sistem dua shift tersebut. Mereka juga menolak adanya rekruitmen 20 orang Satpam baru.
Setelah mendengar duduk permasalahan, Paulus menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya sistem dua shift karena melanggar ketentuan jam kerja. Seorang tenaga kerja juga butuh waktu istirahat dan kumpul dengan keluarga.
Iwan menambahkan bahwa dalam Kepemenakertrans No. 233/Men/2003 disebutkan jenis pekerjaan yang memang diperbolehkan untuk menerapkan pembagian tiga shift, yaitu bidang jasa kesehatan, pariwisata, transportasi, pos, telekomunikasi, listrik, pusat perbelanjaan, media massa dan pengamanan. Untuk jenis pekerjaan pengamanan, telah diatur dalam SKB Menakertras dan Kapolri No. Kep 275/Men/1989 dan No. Pol. Kep/04/V/1989 yang mengatur tentang Jam Kerja Satpam.
Mediasi tersebut berlangsung dengan lancar. Setelah melalui pembahasan kedua belah pihak sepakat dengan kebijakan perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama. Adapun poin-poin kesepakatan antara lain kedua belah pihak sepakat untuk mengubah jam kerja dari dua shift menjadi tiga shift, ketentuan tersebut efektif diberlakukan terhitung mulai 01 Januari 2021 serta ketentuan lain-lain akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan masing-masing.
Persetujuan Bersama (PB) antara Manajemen PT. BHD dan perwakilan karyawan
